🎱 Peran Serta Masyarakat Dalam Budaya Politik Partisipan Diwujudkan Melalui

Adajuga yang melafalkan bahwa budaya politik ialah persepsi masyarakat di suatu negara yang diwujudkan dalam pola sikap atau tingkah laku terhadap peristiwa politik yang terjadi. Maka dari itu, pengertian budaya politik dapat dikatakan bahwa budaya politik merupakan nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat tertentu dalam PeranBPD Dalam Mendorong Masyarakat Membahas Penyusunan RKP Desa 50% 40% Persentase 39% 30% 20% 28% 19% 10% 15% 0% Kategory sangat mendorong mendorong kurang mendorong tidak mendorong (Sumber: Hasil Angket,2016) Dari hasil angket tersebut pada Grafik 4.5. mendeskripsikan bahwa perang BPD dalam mendorong masyarakat luas dalam membahas PengertianSosialisasi Politik Menurut Para Ahli. written by amel July 19, 2017. Budaya politik sangat erat kaitannya dengan sosialisasi politik. Sosialisasi politik terdiri dari 2 (dua) kata yaitu sosialisasi dan politik. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal Menampilkanperan serta budaya politik partisipan berarti setiap warga negara menyadari dan meyakini bahwa mereka memiliki kompetensi untuk terlibat dalam proses politik. Disisi lain, pemerintah juga harus memberikan keleluasaan, menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung bagi terlibatnya peran serta warga negara dalam kehidupan politik. Partisipasimasyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk : Partisipasi finansial. Berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat. Termasuk juga orangtua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah, yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Perilakupolitik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Agar berbagai perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai norma atau aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut. PartisipasiMasyarakat Dalam Pemilu Peran serta atau partisipasimasyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untukturut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinannegara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakanpemerintah, public policy. Secara konvensional kegiatan ini mencakuptindakan seperti, memberikan suara Peranserta warga negara dalam budaya politik partisipan dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan sebagai berikut : Mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam undang-undang atau undang-undang dasar negara tersebut. Warga negara memiliki sikap toleransi dan saling menghargai di manapun dan dalam kegiatan apapun. SoalPilihan Ganda Budaya Politik Masyarakat Indonesia Beserta Jawabannya. Soal No.1). Sikap politik di mana warga negara aktif dan reaktif serta suka menanggapi suatu keadaan adalah. Soal No. 2). Kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik adalah pengertian. Soal No. 3). . Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Pentingnya dalam mencari partisipan khususnya masyarakat dan akuntabilitas dalam mengawasi pengawasan pelayanan publik dikarenakan seberapa pentingnya pelayanan publik yang dimana dalam pelayanan publik berkembang sangat luas dengan dilatar belakangi oleh usaha-usaha yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut juga mempunyai tujuan yang tidak lain agar tercapainya suatu pengaplikasian dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Banyak tekanan-tekanan yang terjadi di setiap pemerintahan daerah yang mengubah persepsi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Mendegradasi suatu pelayanan publik yang tidak terlepas dari suatu politik yang mengalami perubahan sehingga berdampak dalam suatu kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Mendukung sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan dapat dibantu dengan penerapan sistem E-SAKIP yang merupakan sistem elektronik dalam membantu dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah di Indonesia dan membantu berjalannya aktivitas pelayanan publik yang telah direncanakan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dalam menjalankannya. Kedua aspek tersebut sangat berpengaruh dalam membantu dan melengkapi serta mengawasi pelayanan publik yang telah disediakan oleh pemerintah dan lembaga publik sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat dibutuhkan yang merujuk atas keterlibatan serta kontribusi yang baik dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik, dengan itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengawasan pelayanan publik memberikan masukan dan mengevaluasi jalannya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh kepemerintahan. Masyarakat juga dapat membantu kepemerintahan dalam menjalankan suatu pelayanan publik dengan melakukan kolaborasi kepada pemerintah untuk merencanakan serta mengevaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelayanan publik yang lebih efesien terhadap kebutuhan masyarakat juga perlu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. akuntabilitas pemerintah disini mengacu pada kewajiban lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dan hasil yang sudah disusun pemerintah untuk pelayanan publik yang sudah disediakan. Pentingnya meningkatkan akuntabilitas dapat berpengaruh besar dalam menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat, dikarenakan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik dan hal tersebut dapat memperkuat jalannya suatu perencanaan yang telah dibuat. Konteks yang ada dalam pengawasan pelayanan publik, akuntabilitas mencakup transparansi, dimana pemerintah harus menjaga transparansi dalam penyediaan informasi yang terkait serta anggaran, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Tujuannya memungkinkan masyarakat dalam memahami serta mengevaluasi kinerja pelayanan publik yang telah disediakan. Pemerintah juga harus siap bertanggung jawab dalam tindakan dan keputusan yang mereka ambil dalam penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah disini sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan pelayanan publik yang telah dari beberapa kasus tindakan korupsi yang terjadi dalam penyimpangan publik, seperti contohnya kasus pungutan liar yang sering dijumpai di sektor perizinan yang meminta imbalan, dimana kasus tersebut banyak di resahkan oleh masyarakat karena hal tersebut perlu di perhatikan dan di awasi lebih oleh pemerintahan. Kasus pungutan liar ini sangat berpengaruh dalam pelayanan publik yang ada. Kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar permasalahan kasus tersebut cepat terselesaikan dan mendapatkan layanan publik yang berjalan sangat baik dalam pemerintahan maupun masyarakat. Inovasi E-SAKIP juga dapat membantu mencegahan pungutan liar yang marak terjadi khususnya di instansi pelayanan publik dengan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Menurut berita CNN Indonesia yang dimana penanganan kasus tersebut sudah dijalankan di pemerintahan kabupaten Jawa tengah khususnya oleh gubernurnya sendiri Pak Ganjar Pranowo dan Ketua KPK dalam mengutus kasus pungutan liar yang ada di kabupaten Jawa tengah sebagai aksi penyimpangan administrasi di pelayanan publik. Pak Ganjar Pranowo dalam hal ini menegaskan kepada pihak ombudsman dalam melakukan operasi tangkap tangan kepada pejabat atau pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik yang memberi pelayanan buruk. Menjalankan dalam mengawasi kasus tersebut dapat membuahkan pelayanan publik yang baik dan maksimal terhadap masyarakat. Pengangkatan berita diatas menjadi salah satu contoh betapa pentingnya peran pemerintah dalam membasmi penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada pelayanan publik, tidak hanya pemerintah partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut agar mendapatkan suatu perencanaan pelayanan publik yang baik dan efektif serta efisien. Sumber berita Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya Pembahasan tentang budaya politik tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, . karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat yang kritis dan aktif. Hal tersebut merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik partisipan. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik juga merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Makin modern suatu negara, maka makin tinggi pula tingkat partisipasi politik warga negara. Bagi sebagian kalangan, sebenarnya keterlibatan rakyat dalam proses politik bukan sekedar pada tataran formulasi bagi keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah atau berupa kebijakan politik. Keterlibatan rakyat tersebut juga dalam penerapannya, seperti ikut mengawasi dan mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut. Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara berfungsi untuk mendukung program- program pemerintah. Artinya peran masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan. Wujud dukungan dapat berupa masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. 1. Sebab-Sebab Timbulnya Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang. d. Konfl ik antarkelompok pemimpin politik. Jika timbul konfl ik antarelite, maka yang dicari adalah dukungan rakyat. Terjadi perjuangan kelas menentang melawan kaum aristokrat yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. 2. Konsep Partisipasi Politik Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Dalam perkembangannya, masalah partisipasi politik menjadi begitu penting, terutama saat mengemukanya tradisi pendekatan behavioral perilaku dan pendekatan post behavioral pasca tingkah laku. Kajian-kajian partisipasi politik terutama banyak dilakukan di negara-negara berkembang, yang pada umumnya kondisi partisipasi politiknya masih dalam tahap pertumbuhan. Dalam ilmu politik, terdapat beberapa pertanyaan yang jawabannya merupakan hal mendasar untuk mendapat kejelasan tentang konsep partisipasi politik. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu a. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik? b. Siapa saja yang terlibat? c. Apa implikasinya? d. Bagaimana bentuk praktik-praktik partisipasi politik? e. Apa ada tingkatan-tingkatan dalam partisipasi politik? Hal pertama yang harus dijawab berkenaan dengan kejelasan konsep partisipasi politik. Beberapa sarjana yang secara khusus berkecimpung dalam ilmu politik, merumuskan beberapa konsep partisipasi politik. Konsep-konsep tersebut seperti yang tercantum pada tabel berikut ini. Sarjana Konsep Indikator Kevin R. Hardwick Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan- kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. - Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah - Terdapat usaha warga negara untuk memengaruhi pejabat publik. Mirriam Budiardjo Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah public policy. - Berupa kegiatan individu atau kelompok - Bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan publik atau memengaruhi kebijakan publik. Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. - Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara biasa Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. - Berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik - Memiliki tingkatan- tingkatan partisipasi Huntington dan Nelson Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara preman private citizen yang bertujuan memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah - Berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan - Memiliki tujuan memengaruhi kebijakan publik - Dilakukan oleh warga negara preman biasa Sarjana Konsep Indikator Herbert McClosky Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. - Berupa kegiatan- kegiatan sukarela - Dilakukan oleh warga negara - Warga negara terlibat dalam proses-proses politik Sumber www. Berdasarkan beberapa defi nisi konseptual partisipasi politik yang dikemukakan beberapa sarjana ilmu politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa. Huntington dan Nelson memberi batasan terhadap pengertian konsep partisipasi politik, yaitu a. cakupan kegiatan-kegiatan bukan sikap, b. warga negara biasa preman bukan pejabat, c. kegiatan hanya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, d. cakupan kegiatan yang memengaruhi pemerintah baik efektif maupun yang tidak, e. kegiatan partisipasi dilakukan langsung ataupun tidak. 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional. a. Bentuk konvensional Bentuk konvensional antara lain 1 dengan pemberian suara voting, 2 dengan diskusi kelompok, 3 dengan kegiatan kampanye, 4 dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, 5 dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif, 6 dengan pengajuan petisi. b. Bentuk nonkonvensional Bentuk nonkonvensional antara lain 1 dengan berdemonstrasi, 2 dengan konfrontasi, 3 dengan pemogokan, 4 tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran, 5 tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan, 6 dengan perang gerilya/revolusi. Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. a. Partisipasi aktif Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik. b. Partisipasi pasif Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu a. kegiatan pemilihan, b. lobi, c. kegiatan organisasi, d. mencari koneksi, e. tindakan kekerasan. Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu a. Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat. b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat LSM sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif. d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah. Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. 4. Gerakan Menuju Partisipasi Politik Partisipasi warga negara dalam suatu negara akan berjalan seiring dengan tingkat kesadaran politik warga negara. Makin tinggi tingkat kesadaran politik dalam suatu negara akan mendorong partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Kesadaran politik yang mendorong gerakan ke arah partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal. Menurut Myron Weinr, ada beberapa hal yang dapat memperluas arah partisipasi politik dalam proses politik, yaitu a. Modernisasi Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya industrialisasi, memacu perbaikan dalam segala aspek kehidupan termasuk perbaikan pendidikan. Peran media massa sebagai sarana komunikasi masyarakat menunjang ke arah kemajuan. Dengan kondisi semacam ini, ada sebagian warga negara yang merasakan terjadinya perubahan nasib. Kondisi demikian mendorong mereka menuntut untuk berperan dalam kegiatan politik. Hal inilah yang akan memperluas gerakan ke arah partisipasi politik. b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial Salah satu akibat modernisasi adalah munculnya perubahan kelas sosial, seperti kelas pekerja baru dan kelas pekerja menengah. Selain itu, stratifi kasi sosial dalam masyarakatpun akan makin terlihat jelas. Dengan demikian, bagi yang berkepentingan akan menuntut partisipasi politik untuk berusaha memengaruhi pembuatan kebijakan politik. c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern Lahirnya kaum intelektual seperti sarjana, kritikus, pengarang, dan lain-lain sangat berpengaruh terhadap penentuan kebijakan politik suatu negara. Melalui pendapat, ide, saran maupun kritikan, mereka dapat akan memengaruhi pola pikir masyarakat dan membangkitkan tuntutan akan partisipasi politik. Situasi yang demikian dapat memengaruhi pembuatan kebijakan politik pemerintah. Selain itu, makin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi modern, makin memperlancar penyebaran ide-ide baru. d. Konfl ik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik Dalam rangka mendapat dukungan dari masyarakat guna merebut kekuasaan dalam bidang pemerintahan, para pemimpin kelompok-kelompok politik menggunakan berbagai macam cara. Berbagai macam cara tersebut, seperti menumbuhkan ide-ide baru, beropini, bahkan dengan cara kekerasan, apabila saling berbenturan sehingga menimbulkan konfl ik. Adanya konfl ik tersebut, mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Nilai-Nilai Pancasila Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. e. Keterlibatan pemerintah dalam berbagai urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Keterlibatan pemerintah yang makin meluas dalam berbagai aspek kehidupan, menyebabkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan rakyat untuk ikut berperan dalam menentukan kehidupannya. Meluasnya kegiatan pemerintah dalam menentukan kehidupan warga negara mendorong timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam penentuan kebijakan pemerintah. Setiap warga negara tidaklah sama partisipasinya dalam politik. Ada warga negara yang aktif, ada warga negara yang tidak aktif, ada warga negara yang enggan, atau bahkan sama sekali tidak mau berurusan dengan masalah politik antipolitik. Keengganan tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya adanya politik kotor sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat, kurangnya pendidikan politik, dan lain-lain. Ada tingkatan-tingkatan partisipasi politik masyarakat yang menunjukkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik. Adapun tingkatan-tingkatan partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff antara lain a. menduduki jabatan politik atau administrasi, b. mencari jabatan politik atau administrasi, c. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik, d. keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik, e. keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik, f. keanggotaan semu dalam suatu organisasi semu politik, g. partisipasi dalam rapat umum demonstrasi, h. partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam bidang politik, i. voting pemberian suara. 5. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Partisipasi politik masyarakat atau warga negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor,. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan faktor-faktor tersebut, di antaranya a. Keimer Menurut Keimer, ada beberapa hal yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu 1 modernisasi, 2 terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial, 3 meluasnya partisipasi masyarakat, 4 konfl ik-konfl ik di antara pemimpin-pemimpin politik, 5 keterlibatan pemerintah yang makin luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Ramlan Surbakti Menurut Ramlan Surbakti, terdapat 2 faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu kesamaan politik seseorang dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. c. Milbart Menurut Milbart, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu 1 penerimaan perangsang politik, 2 karakteristik sosial seseorang, 3 sifat dan sistem partai tempat seseorang individu itu tetap hidup, 4 perbedaan regional. d. Arbi Sanit Terdapat 5 faktor menurut Arbi Sanit yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu 1 kebebasan berkompetisi di segala bidang, 2 kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka, 3 keleluasaan untuk mengorganisasi diri sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur, 4 penyebaran sumber daya politik di kalangan masyarakat yang berupa kekuasaan dalam masyarakat, 5 adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan. Mesin politik formal berupa lembaga yang resmi mengatur pemerintahan yaitu yang tergabung dalam trias politika legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sumber Info Khusus 6. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Terdapat perbedaan konsep partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Salah satu sebab perbedaan adalah adanya perbedaan dalam sistem politik negara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan model pembangunan yang ditetapkan. Huntington dalam hal ini mengemukakan empat model pembangunan, yaitu a. Model pembangunan liberal borjuis Dalam model ini, terdapat asumsi bahwa sebab-sebab ketimpangan sosial ekonomi, kekerasan politik, dan ketidakadilan politik yang demokratis terletak pada keterbukaan kalangan ekonomi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya modernisasi dan pembangunan di bidang sosial ekonomi secara cepat. Dalam model ini partisipasi diupayakan secara cepat. b. Model pembangunan otokrasi Model pembangunan otokrasi yaitu model pembangunan yang berusaha memusatkan kekuasaan di tingkatan pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan pemerataan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Pada masa Orde Baru di Indonesia memakai model ini. Struktur masyarakat menengah dikucilkan dari kekuasan politik untuk menciptakan stabilitas politik. c. Model teknokrasi Model teknokrasi didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi harus ditekan agar rendah sehingga memungkinkan upaya untuk memajukan pembangunan. Model ini ditandai partisipasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. d. Model populasi Model populasi mengakibatkan konfl ik sosial dan terbentuknya kutub-kutub polarisasi dalam masyarakat. Model populasi ditandai partisipasi politik yang tinggi, perluasan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial, peningkatan pengusiran sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lamban. Selanjutnya Huntington juga membagi tahapan pembangunan sosial ekonomi dengan partisipasi masyarakat menjadi 5, yaitu a. tingkat partisipasi masyarakat cenderung berlainan atas dasar status ekonomi, b. pembangunan ekonomi dan sosial tidak langsung telah meningkatkan ketegangan dan tekanan antarkelompok, c. berkembangnya perekonomian yang makin kompleks menyebabkan banyaknya organisasi dan perkumpulan sehingga melibatkan banyak orang dalam kelompok-kelompok itu, d. pembangunan ekonomi di samping sebagian memerlukan perluasaan-perluasaan yang penting dan fungsi-fungsi pemerintah juga menghasilkan, e. Modernisasi ekonomi biasanya berlangsung bentuk pembangunan nasional. Dari sejarah politik Indonesia, krisis partisipasi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu a. Adanya logika formal yang menyatakan bahwa infrastruktur politik dibentuk tanpa melibatkan keikutsertaan rakyat sehingga setiap kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik sedikit banyak dirasakan sebagai kurang adanya ikatan batin dengan sebagian rakyat. b. Setiap keputusan suprastruktur politik harus mengikat dan dipaksakan. c. Ketidakacuhan apatis yang tumbuh dan seringkali disusul dengan manifestasi ekstern berupa separatisme dan demokrasi. d. Adanya volume tuntutan yang tidak mendapatkan wadah yang cukup dalam suprastruktur politik, sehingga banyak persoalan pembagian yang tujuannya hendak mengembangkan masyarakat menjadi terganggu. Kehidupan politik di suatu negara sangat bergantung pada perilaku warga masyarakatnya dalam sistem politik. Perilaku masyarakat dalam kehidupan poltik itulah yang sering disebut dengan budaya politik. Dalam mengembangkan budaya politik, diperlukan sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik diharapkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negaranya. Setelah mempelajari materi tentang Budaya Politik, coba Anda renungkan dan pahami kembali makna dari penerapan budaya politik. Budaya politik seperti apa yang mampu menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, mendukung keutuhan bangsa dan negara, serta mampu membawa bangsa Indonesia mencapai kejayaan? Refleksi Coba indentifi kasikan kegiatan politik yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda! Identifi kasikan pula peran serta masyarakat dalam kegiatan tersebut! Budaya politik merupakan fenomena dalam masyarakat, yang memiliki pengaruh dalam struktuk politik dan sistem politik. Konsep budaya politik berpusat pada imajinasi pikiran dan perasaan yang membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Budaya politik yang berkembang dalam suatu negara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti situasi, kondisi, dan pendidikan masyarakat. Latar belakang tersebut tentunya terjadi di sekitar pelaku politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Almond dan Verba mengemukakan bahwa dalam pandangan objek politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen orientasi afektif, dan komponen orientasi evaluatif. Objek-objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan, proses masukan, diri sendiri. Secara umum, terdapat tiga macam budaya politik yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia yaitu budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya politik modern. Sosialisasi politik merupakan salah satu dari fungsi-fungsi input sistem politik yang berlaku di negara manapun. Sosialisasi politik merupakan proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang ada dalam masyarakat di tempatnya berada. Menurut Easton dan Hess, anak-anak mempunyai gambaran yang sama mengenai ayahnya dan presiden selama bertahun-tahun di sekolah awal. Keduanya dianggap sebagai tokoh kekuasaan. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan sosialisasi politik melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga- lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Fungsi sosialisasi politik antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik, serta mendorong timbulnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Rush dan Althoff mengemukakan tiga cara untuk melakukan sosialisasi politik, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Sarana alat yang dapat dijadikan sebagai perantara/sarana dalam sosialisasi politik, antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, media massa, pemerintah, dan partai politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya memengaruhi kebijakan pemerintah. Setiap partisipasi politik yang dilakukan diwujudkan dalam kegiatan- kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. I. Berilah tanda silang x pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat! 1. Tokoh yang mengemukakan budaya politik sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus adalah …. a. Almond dan Verba b. Huntington c. Nelson d. Kartaprawira e. Syamsudin Haris 2. Komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan politik peranan dan segala kewajiban merupakan komponen …. a. komponen orientasi afektif b. komponen kognitif c. komponen evaluasi d. komponen objek e. komponen etika 3. Berikut ini yang merupakan komponen orientasi evaluatif adalah …. a. sistem kepercayaan b. etika c. norma d. ide e. agama 4. Faktor yang sangat memengaruhi budaya politik adalah .... a. sistem politik b. sistem pemerintahan c. struktur politik d. partai politik e. masyarakat 5. Dapat memahami hubungan antara kebudayaan politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatan-kegiatan dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti. Pernyataan di atas merupakan ... budaya politik. a. pengertian b. tujuan c. manfaat d. fungsi e. tipe-tipe 6. Proses karlinamegawati22 karlinamegawati22 PPKn Sekolah Menengah Atas terjawab Iklan Iklan brembo1 brembo1 Karna partisipasi politik wajib diketahui sebagai warga negara dan ikut melaksanakan untuk mengetahui arah dan tujuan demi kemajuan bangsa Makasih jawaban nya ;; Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn Membuat narasi opini ttg pentingnya pelajaran ppkn / pendidikan pancasila dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang 10 paragraph / atau sampai 2 hal … aman double folio tolong ya Jelaskan kaitannya praktek pembentukan organisasi mahasiswa dengan kebijakan publik!​ 2, Kedaulatan berasal dari kata daulat yang di ambil kata daulah arab, souvereignity inggris, sovereiniteit prancis, supremus latin, dan sovra … nita italia yang berate..? dirinuo negara ditandai dengan adanya suatu wilayah tertentu sebagai salah satu syrat​ 24 Fungsi yang berkaitan dengan hubungan internasional yang dijalin oleh suatu negara disebut fungsi​? Dampak dari kemajuan teknologi informatika saat ini tidak dapat kita antaranya, yaitu maraknya berita Hoax di media seorang pe … lajar yang mencerminkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam memandang fenomena maraknya berita Hoax ini, yaitu .... * A. tidak percaya pada setiap berita di media sosial, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan B. melaporkan setiap akun media sosial yang menyebarkan berita Hoax kepada pihak berwajib C. aktif mengampanyekan anti Hoax lewat semua akun media sosial yang dimilikinya D. memperkaya pengetahuan diri dengan rajin berliterasi dari berbagai sumber literatur​ Sebelumnya Berikutnya Iklan

peran serta masyarakat dalam budaya politik partisipan diwujudkan melalui